Proyek pembangunan Jembatan Perawang, yang dirancang untuk menghubungkan Desa Selat Akar dengan Desa Bandul di Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, kini kembali menjadi sorotan masyarakat. Jembatan yang sejak awal diharapkan mampu menjadi akses utama untuk mendukung aktivitas ekonomi warga, kini terbengkalai. Proyek ini ditinggalkan oleh kontraktor tanpa kejelasan kelanjutan, sehingga memicu kekecewaan yang mendalam dari berbagai pihak, terutama masyarakat setempat yang sangat bergantung pada infrastruktur tersebut untuk mobilitas sehari-hari.
Sebelumnya, jembatan ini sempat mengalami keruntuhan dan sedang dalam proses perbaikan yang diharapkan bisa menyelesaikan masalah konektivitas di daerah tersebut. Namun, situasi justru semakin memburuk ketika dalam satu bulan terakhir, seluruh aktivitas pembangunan dihentikan secara total tanpa ada informasi jelas mengenai penyebabnya atau rencana kelanjutan proyek. Para pekerja yang sebelumnya aktif di lokasi proyek kini sudah meninggalkan area tersebut, menyisakan rangka jembatan yang belum selesai dan kondisi yang tidak menentu.
Kondisi ini memantik reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk Sekretaris Bidang Media dan Komunikasi DPD IMM Riau, Muhammad Irfan Khusairi. Dalam keterangannya, ia menyatakan rasa kecewanya terhadap terhentinya proyek strategis yang seharusnya selesai sesuai dengan rencana awal. “Proyek pembangunan Jembatan Perawang ini bernilai Rp36,7 miliar dan dibiayai melalui APBD murni tahun 2024 Provinsi Riau. Dengan anggaran sebesar itu, seharusnya dinas terkait memastikan proyek ini berjalan dengan baik. Namun kenyataannya, proyek ini mangkrak, dan itu sangat mengecewakan,” ujar Irfan.
Irfan juga menyoroti dampak besar yang akan dirasakan oleh masyarakat jika jembatan ini tidak segera diselesaikan. Menurutnya, ketiadaan jembatan akan memaksa warga untuk kembali menggunakan kapal sebagai alat transportasi utama untuk menyeberangi sungai, yang tidak hanya lebih lambat tetapi juga menambah beban biaya operasional harian masyarakat. Hal ini, jelasnya, akan menghambat aktivitas ekonomi dan sosial, serta semakin memperburuk kondisi kehidupan masyarakat di wilayah tersebut.
Lebih jauh, Irfan meminta Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau untuk segera mengambil tindakan nyata guna menyelesaikan proyek ini. Ia menegaskan bahwa pihak pemerintah daerah harus bertanggung jawab penuh atas kelanjutan pembangunan. “Jangan sampai jembatan yang diidamkan oleh masyarakat ini menjadi proyek gagal dan hanya menjadi bukti kegagalan pengelolaan. Saya mendesak Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau untuk segera menindaklanjuti masalah ini. Jangan hanya diam seolah tidak ada yang terjadi,” tambahnya.
Harapan besar masyarakat Kecamatan Tasik Putri Puyu kini sepenuhnya bergantung pada keseriusan dan komitmen pihak terkait untuk melanjutkan pembangunan jembatan tersebut. Infrastruktur ini bukan hanya sekadar proyek fisik, tetapi juga simbol harapan dan masa depan yang lebih baik bagi warga di daerah tersebut. Jika pemerintah dan dinas terkait tidak segera bertindak, dampak buruk yang dirasakan masyarakat akan semakin meluas, merugikan ekonomi lokal dan memengaruhi kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, penyelesaian proyek ini menjadi tanggung jawab yang harus diprioritaskan demi kepentingan bersama.
Gas kan tes